Resolusi Jihad dan Relasi Agama-Negara

Oleh Masduri*)

Walaupun sudah 72 tahun Indonesia berdiri tegak, ternyata persoalan keislaman kita dan negara belum selesai. Negosiasi yang dilakukan Mohammad Hatta atas usulan A. A. Marimis dengan beberapa utusan organisasi Islam seperti Teuku Muhammad Hasan, Wahid Hasyim, Kasman Singondimejo, dan Ki Bagus Hadikusomo untuk menghapus butir kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sehingga kini butir pertama Pancasila hanya menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tak selesai pada tahun 1945.

Sekarang masih ada kelompok-kelompok Islam yang belum bisa menerima penghilangan kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Bentuk penolakan mereka tak tampak secara keras melalui perubahan dasar negara, melainkan melalui penolakan terhadap kepemimpinan dari luar Islam. Kasus yang terjadi pada Ahok dalam Pilkada Jakarta kemarin merupakan contoh besar dari persoalan hubungan agama dan negara.

Negara plural dan multikultur seperti Indonesia secara konstitusional tak memberikan batas kepemimpinan dalam negara hanya kepada sebagian kelompok agama tertentu. Dari agama apapun boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin mulai dari tingkat kepala desa hingga presiden sepanjang menenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang kita miliki.

 

Berislam Butuh Negara

Dialog Islam dengan negara sebenarnya sudah final. Tak ada pertentangan antara Pancasila dengan Syariat Islam. Dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada tahun 1983 sudah jelas rumusan dialog Islam dengan negara. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Karena itu mestinya tidak penting memunculkan isu-isu pertentangan Islam dengan negara. Termasuk hadirnya pemimpin dari luar Islam.

Penolakan kita terhadap kepemimpinan dari luar Islam sama saja dengan mengoyak tenun kebangsaan kita yang sudah berlangsung selama 72 tahun lamanya. Sepanjang konstitusi kita membenarkan kepemimpian dari agama apapun, maka umat Islam harus bisa menghadirkan penghargaan yang tinggi terhadap calon yang berbeda agama.

Dalam teks Alquran dan Hadis tidak ada uraian yang secara konkret menolak kepemimpinan dari luar Islam. Surat al-Maidah ayat 51 itu masih multitafsir, ada ruang dialog tak terbatas antara nash dengan konteks dan sebab-sebab turunnya (azbabun nuzul) ayat al-Quran. Jutsru yang konkret dalam Alquran adalah perintah berbuat adil, menghargai perbedaan, dan menghadirkan rahmat bagi semesta alam. Teks-teks nash yang bicara soal ini sangat banyak. Sebab itulah, dalam negara yang sangat plural dan multikultur seperti Indonesia tak perlu mempersoalkan identitas dan pilih-pilihan personal yang menjadi hak pribadi, termasuk dalam hal ini agama.

Dalam ruang bernegara, yang harus kita bicarakan adalah isu-isu kesejahteraan, keadilan, demokrasi, hak asasi manusia, kasus korupsi, dan segenap isu kebangsaan yang menjadi tanggung jawab bersama. Bukan mengungkit ruang-ruang persoalan kebebasan setiap orang. Kalau fokus kita masih pada soal keyakinan, aliran, dan agama, jangan membayangkan Indonesia maju pada satu abad kemerdekaannya tahun 2045. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang bisa membedakan ruang publik dan privat. Sehingga fokus mereka adalah bekerja dalam mencapai cita-cita bersama berupa kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan kemajuan negara.

Sejarah kita mencatat, pejuang kemerdekaan bisa melangsungkan proklamasi pada 17 Agustus 1945 karena ada kerjasama yang baik di antara founding fathers tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang. Mereka sadar betul sebagai bangsa besar, yang harus dikedepankan adalah penghargaan terhadap segenap pluralitas yang melekat pada tiap individu. Karena seperti bahasa Ernest Renan bangunan ideal dasar kebangsaan adalah hasrat untuk bersama (le desir detre ensemble). Tanpa ada kehendak tersebut, pasti akan rapuh bangunan kebangsaan kita.

Kita barangkali perlu terus belajar pada sosok besar tokoh bangsa kita, misalnya K.H. Hasyim Asyari, pendiri NU tersebut mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, 18 hari sebelum pecahnya pertempuran Surabaya, sebagai seruan perang melawan penjajahan kembali oleh Belanda. Tokoh Islam tersebut sadar, tanpa negara tidak mungkin Islam dan umatnya bisa eksis. Karena itu demi tegaknya Islam harus melakukan perlawan terhadap perampasan hak kemerdekaan tanah air.

Dengan demikian Islam butuh negara. Begitupun sebalinya, negara butuh agama, termasuk Islam, sebagai pandangan dunia (world view) yang mencerahkan arah kebangsaan. Di sini kita bisa menemukan simbiosis mutualisme antara agama dan negara. Bukan soal menang kalah beragama dan bernegara. Sehingga tak memunculkan arogansi keberislaman tanpa sadar sejarah perjuangan Indonesia merdeka.

*)Masduri, Koordinator Poltracking Indonesia Wilayah Jawa Timur dan Dosen filsafat pada Program Studi Akidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tag:, , , , , , , , ,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *